Inilah Tanggapan Guru Terkait Larangan Ketua KPK Untuk Mengangkat Honorer Secara Otomatis

Keinginan sebagian besar teman-teman guru honorer agar diangkat secara otomatis sebagai PNS semakin menemui jalan terjal. Itu setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ikut andil dalam proses pengambilan keputusan ini.

Lewat ketuanya, Agus Rahardjo, menyampaikan tidak setuju dengan adanya perekrutan CPNS secara otomatis. Menurutnya, hal ini justru akan melahirkan aparat-aparat negara yang tidak berkompeten.

Benarkah pendapat itu?

Mungkin anda punya penilaian sendiri. Tapi artikel ini tidak akan membahas tepat atau tidaknya pernyataan itu. Sama sekali tidak.

Postingan ini akan menampilkan kesimpulan dari beberapa respon guru terkait pernyataan itu. Untuk sumbernya, saya menggunakan media sosial facebook. Lebih tepatnya komentar yang mencul pada grup facebook.

Anda yang bergabung dengan grup-grup guru di facebook, pasti melihat postingan tentang ucapan Ketau KPK ini beredar. Bukan hanya satu, tapi banyak. Wajar, ini adalah berita yang pasti mengundang minat hampir semua guru di Indonesia, terutama yang sedang menunggu kejelasan terkait pengangkatan CPNS secara otomatis.

Namun sebelum kita melihat apa saja ungkapan rekan-rekan guru, perlu saya paparkan mengapa saya membahas topik ini secara khusus. Satu-satunya alasan adalah melihat track record KPK yang selama ini sangat positif. Publik selama ini menganggap KPK bak “dewa”, serta terus berharap lembaga independen ini mengungkap akar-akar korupsi di negara kita.

Lalu kalau sampai KPK ikut dimintai pertimbangan soal pengangkatan tenaga honorer secara otomatis, maka pasti ada yang salah dari proses yang selama ini berlangsung. Artinya akan ada praktik KKN jika hal itu dilangsungkan. Atau minimal hanya melahirkan pegawai yang tidak kompeten seperti pernyataan ketua KPK.

Melihat kerja KPK yang sampai kini dipercaya ikut menentukan kebijakan-kebijakan lembaga negara, maka bisa dibilang harapan guru honorer untuk diangkat secara otomatis menjadi semakin kecil. Sangat kecil.

Dan alangkah lebih baik untuk menyiapkan diri dengan tes, karena hampir 100% proses perekrutan CPNS nantinya hanya dilakukan dengan satu format: tes!

Tanggapan Guru Terkait Larangan Ketua KPK


Baiklah, setelah melakukan pengamatan atas ratusan komentar yang muncul, inilah beberapa respon yang ditunjukkan guru-guru di Indonesia.

1. Setuju dan memberi dukungan


Kpk sudah menduga kalau tanpa tes akan banyak permainan uang di daerah.Kaya kejadian di tempat saya.Siap2 saja di tes semoga semua diterima cpns dengan fair.

Selalu tingkatkan kemampuan agar mampu dan sukses menjalani tes cpns
Kalangan terbesar yang menyatakan setuju tentu saja adalah guru-guru yang sudah PNS. Bukannya tidak ingin kolega honorer juga segera jadi PNS. Alasannya pelaksanaan tes akan turut mendukung terciptanya sistem yang berkeadilan.

Perlu diketahui, guru-guru PNS pun sebenarnya menghadapi problem terutama dalam proses kenaikan pangkat dan sebagainya. Bukan hal tabu masih banyak oknum-oknum yang menerapkan pungli untuk tiap pengurusan pengajuan berkas.

Nah, perekrutan CPNS melalui tes tentu saja akan turut menciptakan sistem yang adil, sekaligus meminimalisir praktik kecurangan.

Bukan hanya guru PNS, guru honorer pun banyak yang mengungkapkan persutujuan. Kebanyakan mereka melihat kalau dilakukan tes, maka kompetisi akan berlangsung lebih fair, dan memberi kesempatan yang sama bagi siapapun guru honorer tanpa kecuali.

2. Menolak


Atas penghargaan pemerintah pada honorer yg telah mengabdi belasan tahun, bahkan puluhan tahun,, pengangkatan honorer tanpa tes suatu hal yg sangat bijaksana,,moga pemerintah terketuk hati nuraninya sebagai keadilan untuk merealisasikan honoror jd CPNS Tanpa Tes

Kalo usul saya semua honorer angkat semua,stlah ini tidak ada honorer lagi. stlah ini semua guru pns lewat tes yang jujur. Keberadaan honorer sekarang tidak lepas dari kesalahan pemerintah dlm menangani kekurangan guru selama ini.
Komentar yang menolak pernyataan Ketua KPK ini mendapat prosentase paling banyak.

Bukan hanya lembaga tingkat KPK, sekelas menteripun kalau membuat keputusan yang menggagalkan pengangkatan CPNS khusus tenaga honorer pasti akan mendapat sambutan kurang antusias dari para guru. Itu setidaknya bisa dilihat dari komentar yang muncul di media sosial.

Bukti lebih shahih adalah unjuk rasa yang diikuti ribuan guru honorer akhir tahun 2016 lalu. Hal itu sekaligus mewakili bahwa diangkat secara langsung itulah harapan terakhir bagi banyak guru untuk merasakan sejahtera, karena usia sudah tidak mungkin lagi mengikuti tes CPNS.

3. Mempertanyakan Tupoksi KPK


Yang lebih penting diurus KPK adalah mengamankan uang rakyat yg di pakai menggaji pns yg tidak bekerja (bukan mencounter proses pengangkatan honorer) menjadi cpns.

Tugas KPK sama penerimaan pegawai tak ada hubungan jadi tenang sajalah sambil berdoa, kalau sudah rezeki tak akan lari

Apa hubungannya pengangkatan CPNS dg KPK? paling yg perlu diverifikasi keabsahan K2 nya aktif atau tidak bekerja

Itulah sebagian ungkapan kritis berupa pertanyaan mengapa KPK ikut ambil bagian dari proses perekrutan CPNS khusus tenaga honorer.

Apakah lembaga ini sudah kehabisan kerjaan?

Seperti penjelasan di awal, KPK saat ini adalah lembaga yang banyak dimintai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Kita juga masih sangat ingat, rekomendasi KPK dipakai memilih menteri yang mengisi kabinet.

Jadi, tidak ada yang salah dengan semua ini. Bahkan sangat bagus dalam hal perbaikan sistem perekrutan CPNS di negara kita. Mungkin ini kurang indah didengar oleh sebagian guru honorer, tapi faktanya masih banyak perekrutan tenaga-tenaga honorer yang tidak berdasarkan kompetensi, namun berdasarkan kedekatan keluarga, pertemanan, dan sejenisnya.

Demikian 3 kesimpulan buah dari tanggapan-tanggapan guru yang mencul di media sosial, sesaat setelah Ketua KPK mengeluarkan pernyataan yang membuat kaget para guru. Yaitu larangan untuk melakukan perekrutan CPNS dari tenaga honorer secara otomatis.

Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat…

Artikel Terkait: